Mengenal PSAK 118: Perubahan Besar Penyajian Laporan Keuangan di Indonesia

Bagi rekan-rekan praktisi akuntansi, auditor, maupun pelaku bisnis, dunia pelaporan keuangan di Indonesia tengah bersiap menghadapi salah satu pembaruan paling signifikan dalam satu dekade terakhir. Setelah sekian lama kita terbiasa menggunakan PSAK 201 yang dahulu dikenal sebagai PSAK 1 sebagai acuan utama penyajian laporan keuangan, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia resmi mengesahkan PSAK 118 tentang Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan.

Standar baru ini merupakan adopsi penuh dari standar pelaporan internasional IFRS 18 dan dijadwalkan berlaku efektif secara luas mulai 1 Januari 2027, meskipun penerapan dini sudah diperkenankan bagi perusahaan yang siap. Selama bertahun-tahun berkecimpung di bidang audit dan penyusunan laporan keuangan, saya sering menemui keluhan dari investor maupun analis mengenai betapa sulitnya membandingkan kinerja operasional antarperusahaan. Dua perusahaan di industri yang sama bisa menyajikan angka laba operasi yang sangat berbeda hanya karena perbedaan cara mengelompokkan pendapatan bunga, selisih kurs, atau keuntungan pelepasan aset.

Hadirnya PSAK 118 dirancang khusus untuk menjawab persoalan tersebut. Standar ini tidak mengubah cara perusahaan mengakui atau mengukur aset, liabilitas, pendapatan, maupun beban, melainkan merombak total cara informasi tersebut diklasifikasikan, dijumlahkan, dan dijelaskan kepada pembaca laporan keuangan.

Mengapa PSAK 201 Perlu Digantikan oleh PSAK 118?

Di bawah aturan lama PSAK 201, standar akuntansi memberikan fleksibilitas yang sangat luas bagi manajemen dalam menyusun struktur laporan laba rugi. Akibatnya, perusahaan bebas menentukan pos apa saja yang masuk ke dalam aktivitas operasi dan bagaimana menyusun subtotal di tengah laporan sebelum mencapai angka laba bersih.

Fleksibilitas ini kerap menimbulkan dua masalah besar di lapangan:

• Minimnya Daya Banding Antarperusahaan: Banyak perusahaan mencantumkan subtotal Laba Usaha atau Laba Operasi tanpa definisi yang seragam. Satu perusahaan memasukkan bagian laba entitas asosiasi ke dalam laba operasi, sementara perusahaan kompetitornya meletakkannya di luar laba operasi.
• Maraknya Angka Kinerja Non-Standar: Manajemen sering mempublikasikan ukuran kinerja versi internal seperti laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi yang disesuaikan dalam siaran pers atau presentasi tahunan, namun angka tersebut tidak diaudit dan tidak memiliki jembatan rekonsiliasi yang jelas dengan laporan keuangan resmi.

Melalui PSAK 118, regulator ingin memastikan bahwa laporan laba rugi memiliki struktur yang jauh lebih seragam, transparan, dan mudah dibandingkan lintas sektor maupun lintas negara.

Tiga Pilar Perubahan Utama dalam PSAK 118

Sebagai praktisi yang harus mempersiapkan transisi sistem pencatatan di perusahaan atau menguji kewajarannya saat audit, ada tiga perubahan fundamental yang wajib Anda kuasai.

1. Klasifikasi Baru dan Subtotal Wajib dalam Laporan Laba Rugi

PSAK 118 mewajibkan setiap pos penghasilan dan beban dalam laporan laba rugi dikelompokkan ke dalam lima kategori tegas, yaitu Kategori Operasi, Kategori Investasi, Kategori Pendanaan, Kategori Pajak Penghasilan, serta Kategori Operasi yang Dihentikan.

Konsekuensi paling nyata dari pengelompokan ini adalah hadirnya dua subtotal baru yang wajib dicantumkan oleh hampir seluruh entitas bisnis:

• Laba atau Rugi Operasi: Mencerminkan hasil murni dari kegiatan bisnis utama perusahaan setelah dikurangi seluruh beban operasional, tanpa tercampur oleh imbal hasil investasi maupun biaya pendanaan.
• Laba atau Rugi Sebelum Pendanaan dan Pajak Penghasilan: Menggabungkan laba operasi dengan seluruh penghasilan dan beban dari kategori investasi. Subtotal ini memudahkan pembaca menilai kinerja aset perusahaan secara keseluruhan sebelum memperhitungkan bagaimana perusahaan tersebut dibiayai, baik melalui utang maupun ekuitas.

2. Pengungkapan Ukuran Kinerja yang Didefinisikan Manajemen

Banyak perusahaan menggunakan istilah populer seperti laba operasi yang disesuaikan untuk menggambarkan performa inti mereka di luar kejadian luar biasa. Dalam PSAK 118, metrik semacam ini disebut sebagai ukuran kinerja yang didefinisikan manajemen.

Apabila manajemen mengomunikasikan ukuran kinerja tersebut di luar laporan keuangan seperti pada laporan tahunan atau rilis media, perusahaan kini wajib mengungkapkannya dalam satu catatan atas laporan keuangan tersendiri. Pengungkapan tersebut harus memuat alasan mengapa metrik itu dianggap berguna, cara penghitungannya, dampak pajak penghasilan serta kepentingan nonpengendali atas setiap penyesuaian, hingga tabel rekonsiliasi lengkap menuju subtotal resmi PSAK 118 terdekat. Artinya, klaim kinerja versi manajemen kini masuk ke dalam ruang lingkup audit.

3. Aturan Ketat Pengelompokan dan Pemisahan Pos

PSAK 118 memperketat panduan mengenai kapan sebuah akun boleh digabung dan kapan harus dipisah agar informasi material tidak tersembunyi. Penggunaan label pos lain-lain yang terlalu besar dan tidak informatif kini sangat dibatasi. Jika terdapat pos lain-lain yang nilainya signifikan, perusahaan wajib merincinya secara transparan.

Selain itu, bagi perusahaan yang menyusun laporan laba rugi berdasarkan fungsi beban seperti beban pokok penjualan, beban pemasaran, dan beban administrasi, PSAK 118 mewajibkan pengungkapan rincian beban berdasarkan sifatnya—seperti penyusutan, amortisasi, imbalan kerja, dan penurunan nilai—dalam satu catatan terpisah untuk setiap pos fungsi yang disajikan.

Perbandingan Struktur Laporan Keuangan Lama vs Format Baru PSAK 118

Untuk memberikan gambaran visual yang lebih konkret mengenai pergeseran format penyajian, berikut adalah tabel perbandingan antara praktik umum di bawah PSAK 201 dan struktur baru sesuai PSAK 118:

Contoh Ilustrasi Penerapan Praktis di Perusahaan

Mari kita simulasikan penerapan PSAK 118 pada sebuah perusahaan manufaktur fiktif, PT Nusantara Karya, untuk tahun buku 2027. Misalkan perusahaan mencatatkan data keuangan berikut selama satu tahun:

• Pendapatan penjualan produk sebesar Rp50.000.000.000
• Beban pokok penjualan sebesar Rp32.000.000.000
• Beban pemasaran dan administrasi umum sebesar Rp8.000.000.000
• Bagian laba bersih dari investasi pada entitas asosiasi sebesar Rp1.200.000.000
• Penghasilan bunga deposito dan obligasi sebesar Rp300.000.000
• Beban bunga pinjaman bank sebesar Rp1.500.000.000
• Beban pajak penghasilan sebesar Rp2.200.000.000

Perhatikan bagaimana alur pembacaannya menjadi jauh lebih jernih. Investor langsung mengetahui bahwa mesin bisnis utama PT Nusantara Karya menghasilkan Rp10 miliar. Kemudian, portofolio investasinya menyumbang tambahan Rp1,5 miliar sehingga total imbal hasil sebelum biaya modal mencapai Rp11,5 miliar, yang selanjutnya dikurangi biaya pendanaan utang bank sebesar Rp1,5 miliar. Selain itu, saat menyusun Laporan Arus Kas menggunakan metode tidak langsung, tim akuntansi PT Nusantara Karya wajib memulai baris pertama penyesuaian arus kas operasi dari angka Rp10 miliar tersebut, bukan lagi dari laba sebelum pajak maupun laba bersih.

Langkah Persiapan Bagi Tim Akuntansi dan Keuangan

Meskipun implementasi wajib dimulai pada tahun buku 2027, proses transisi tidak bisa dilakukan secara mendadak pada akhir tahun. Perusahaan wajib menyajikan angka komparatif tahun sebelumnya dengan format yang sama, artinya data keuangan tahun 2026 pun harus dipetakan ulang mengikuti aturan PSAK 118.

Langkah praktis yang perlu segera dilakukan oleh divisi keuangan meliputi pembaruan bagan akun di sistem peranti lunak akuntansi agar setiap kode akun memiliki penanda kategori operasi, investasi, atau pendanaan secara otomatis. Selain itu, tim akuntansi dan manajemen perlu mengevaluasi seluruh metrik kinerja internal yang biasa disajikan kepada pemegang saham untuk memastikan kesiapan dokumentasi rekonsiliasinya sebelum proses audit berlangsung.

Pertanyaan yang Sering Diajukan Seputar PSAK 118